Koalisi Masyarakat Banten Bersih Tolak Caleg Koruptor | Liputan 24 Banten
www.AlvinAdam.com

Gratis Berlangganan

Tuliskan Alamat Email Anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

Koalisi Masyarakat Banten Bersih Tolak Caleg Koruptor

Posted by On 9:22 AM

Koalisi Masyarakat Banten Bersih Tolak Caleg Koruptor

Koalisi Masyarakat Banten Bersih Tolak Caleg Koruptor

KOALISI Masyarakat Banten Bersih untuk Pemilu menolak keras terkait pendaftaran caleg koruptor.

Koalisi Masyarakat Banten Bersih Tolak Caleg KoruptornetIlustrasi korupsi pendidikan

KOALISI Masyarakat Banten Bersih untuk Pemilu menolak keras terkait pendaftaran koruptor'>caleg koruptor.

Hal ini disampaikannya dalam forum diskusi yang digelar di Universitas Mumahammadiyah Tangerang (UMT), Minggu (2/9/2018).

Koordinator Banten Bersih, Grufroni menjelaskan bahwa semangat melaksanakan Pemilu berimtegritas, baik dan bersih menjadi harapan semua pihak. Larangan mantan napi korupsi harus terus di perkuat untuk menghadirkan calon-calon terbaik yang akan dipilih oleh masyarakat.

"Masyarakat sipil mendukung dan mendorong 2 lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) agar memiliki komitmen kuat untuk menjalankan pemilu yang berintegritas," ujar Gufroni.

Ia menjelaskan PKPU 14 dan 20 Tahun 2018 merupakan peraturan yang diakui keberadaannya dan mempunyai hukum yang berkekuatan hukum mengikat karena telah sah dan diundangkan. Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur bahwa dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).

Ketentuan yang sama diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan KPU sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 2 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

"Bawaslu justru diamanatkan mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU, sebagaimana disebut dalam pasal 93 huruf l UU Pemilu. Bawaslu sebagai tulang punggung pengawasan Pemilu seharusnya memastikan bahwa tidak ada mantan narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba yang diloloskan sebagai calon anggota legislatif oleh KPU," ucapnya.

Menurutnya oleh karena itu, Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan PKPU dan tidak mempunyai wewenang menyimpulkan PKPU tidak sah atau bertentangan dengan UU.

"Atas dasar tersebut kami mendesak Bawaslu Banten menolak permohonan atas nama Dessy Yusandi, Dapil Banten 6 dan Agus M. Randil, Dapil Banten 9 dari Partai Golkar.
Bawaslu Banten untuk memerintahkan kepada Bawaslu Pandeglang untuk menolak permohonan atas nama Heri Baelanu, Nomor Urut 9 Dapil Pandeglang 1 dan Dede Widarso, Nomor Urut 8, Dapil Pandeglang 5 dari Partai Golkar," kata Gufroni.

Bawaslu Banten untuk memerintahkan kepada Bawaslu Cilegon untuk menolak permohonan atas nama Jhoni Husbah, Nomor Urut 4 Dapil Cilegon 1 dari Partai Demokrat dan Bahri Syamsu, Nomor urut 1 Dapil Cilegon 2 dari Partai Amanat Nasional (PAN).

"Desakan dan tuntutan kami ini tidak hanya berangkat dari semangat untuk memiliki legislatif yang lebih baik dan bersih, tetapi juga demi adanya kepastian hukum dalam pencalonan anggota legislatif Pemilu 2019. Kami yakin, Bawaslu Banten mempunyai semangat yang sama dan memahami bahwa Peraturan KPU tentang Pencalonan masih sah dan berlaku, sepanjang tidak dikoreksi oleh MA," paparnya.

Penulis: Andika Panduwinata Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw Sumber: Warta Kota Ikuti kami di Detik-detik sebelum Tewas Dibegal, Mahasiswi Bandung Sempat Berencana Salat Tahajud Sumber: Berita Banten

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »