GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Jabatan Sekdis Banten Dipermasalahkan

Jabatan Sekdis Banten Dipermasalahkan

Jabatan Sekdis Banten Dipermasalahkan
 Redaktur: Sumber Raja…

Jabatan Sekdis Banten Dipermasalahkan

Jabatan Sekdis Banten Dipermasalahkan
 Redaktur: Sumber Rajasa Ginting

Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID -Jabatan Sekretaris Dinas (sekdis) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Joko Waluyo dipersoalkan sejumlah pihak, karena sebagai pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP ) yang diperbantukan di Pemprov Banten hingga Februari 2018, masa jabatannya tak pernah diperpanjang.

Menurut informasi yang diterima INDOPOS, Joko diperbantukan di Pemprov Banten sejak tahun 2014 hingga 2016, ketika Gubernur Banten masih dijabat oleh Rano Karno. Setelah habis masa jabatannya, Rano kemudian menambah masa penugasan Joko hingga Februari 2018 lalu. Setelah itu, masa jabatan Joko tak pernah diperpanjang.

Namun yang bersangkutan malah diberi jabatan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemprov Banten.”Setahu saya, masa penugasan Pak Joko dari BPKP ke Pemprov Banten sudah berakhir bulan Februari 2018 lalu dan hingga sekarang belum pernah diperpanjang,” ungkap sumber INDOPOS, Senin (29/10).



Dia mengungkapkan bahwa masa penugasan para pegawai BPKP di Pemprov Banten rata-rata hanya tiga tahun. Jika benar masa penugasan Joko di Pemprov Banten sudah berakhir sejak bulan Februari 2018, segala aktivitas dan uang tunjangan yang diterimanya patut dipertanyaka n.

Selain itu, sumber tadi juga menyebutkan kemungkinan adanya dugaan maladminstrasi dalam pengangakatan pejabat BPKP ke jabatan struktural yang tanpa melalui Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat 4 atau Dilkatpim tingkat 3, sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 100 tahun 2000 jo PP 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.

Alif Budhi Kristianto dari LBH Patriot Pelopor Keadilan kepada INDOPOS, Senin (29/10) juga menyoroti masalah ini.

Menurutnya, terkait pengangkatan pejabat di lingkungan birokrasi sesuai aturan adalah harus dilakukan tahapan demi tahapan yang telah diatur oleh Kementerian PAN dan RB, termasuk diatur dalam PP No 100 tahun 2000 yaitu harus mengikuti Diklatpim tingkat 4 atau Diklatpim 3.

Apalagi, kata Alif, mengacu kepada PP nomor 15 tahun 1994 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural pada BAB III pasal 6 menyebutkan PNS yang menduduki jabatan strukturul tidak boleh merangkap menjadi pejabat fungsional.

”Artinya, jika tidak ada SK baru perpanjangan dari BPKP tantang penempatan pegawainya di Pemprov Banten, berarti dia diaggap masih menjadi pejabat fungsional di BPKP,” cetusnya. 

Dikatakan, selain harus mengikuti Diklatpim tingkat 4 dan Diklatmpim III, para pejabat yang dipilih juga harus mengikuti fit and proper test, karena tidak bisa sekonyong-konyong diangkat menjadi pejabat esselon I, II dan III tanpa melalui proses.

”Kalau ini terjadi, maka LBH Patriot Pelopor Keadilan siap menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN,” tegasnya.



Penjabat Sekda Banten, Ino S Rawita yang dikofirmasi terkait jabatan Sekdis Dindikbud Banten yang dijabat oleh pegawai BPKP ini meminta INDOPOS untuk menanyakan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). ”Pastikan dulu ke BKD,” jawab Ino singkat.

Kepala Bagian (Kabag) Kajian Hukum, Biro Hukum Pemprov Banten, Rachmadi yang dikonfirmasi enggan memberikan komentar terkait adanya penempatan pejabat BPKP di jabatan struktural yang belum mengantongi SK dari instansi induk dan belum ada permintaan surat perpanjangan dari Pemprov Banten kepada BPKP, serta belum mengikuti Diklatpim IV.

”Itu yang lebih tahu adalah BKD, silakan saja tanya BKD,” ujarnya.

Sementara Kepala BKD Pemprov Banten, Komarudin yang dikonfirmasi mengatakan,hingga kini posisi Joko Waluyo masih menjadi pegawai BPKP yang diperbantukan di Pemprov Banten. ”Dia masih pegawai BPKP yang bekerja pada instansi Pemprov Banten,” ujar Komarudin kepada INDOPOS, Senin (29/10).



Awalnya Komarudin menyebutkan, jika masa penugasan Joko Waluyo di Pemprov Banten dari BPKP sudah diperpanjang. Namun, saat ditanyakan nomor surat perpanjangannya, Komarudin menjawab akan dicek dulu. ”Nanti dicek datanya, karena dari BPKP ada beberapa orang, dan pada bulan Maret 2018 lalu itu kita sudah minta perpanjangan,” cetusnya.

Ketika disinggung, apa alasan belum jelasnya perpanjangan masa penugasan sejumlah pega wai BPKP di Pemprov Banten. Komarudin mengatakan, hingga kini regulasi dari BPKP terhadap PNS yang diperbantukan di instasi lain sudah berubah. ”Regulasi dari BPKP soal PNS yang dipekerjakan di instasi lain sudah berubah. Ini yang lagi kita cari kepastiannya,” kilahnya.



Bahkan, Komarudin menyebutkan, jika dirinya mendapatkan informasi bahwa di instansi lain pegawai BPKP itu ditempatkan selama 10 tahun, bukan lagi 3 tahun. ”Hardcopy aturan ini yang kita belum dapatkan,” tukasnya.

Sementara Sekdis Dindikbud Banten Joko Waluyo belum berhasil dikonfirmasi karena yang bersangkutan tidak berada di kantor. ”Bapak hari ini belum datang, saya juga nggak tahu beliau ke mana,” ujar Mayang, sekpri Sekdis Dindikbud Banten. Sementara ketika dihubungi via telepon, Joko Waluyo juga belum menjawab. (yas)


TOPIK BERITA TERKAIT: #sekdis-banten&nbsp#dindikbud&nbsp
Sumber: Berita Banten

No comments